Updates.
PENAJAM PASER UTARA - Suasana di Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, kini diliputi ketidakpastian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikelola Yayasan Bakti Benuo Taka. Penghentian sementara ini dilakukan sembari menunggu hasil penyelidikan mendalam terkait dugaan kasus keracunan massal program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
"Operasional SPPG di Kecamatan Waru dihentikan sementara, " tegas Wakil Bupati (Wabup) Penajam Paser Utara Abdul Waris Muin, Minggu (15/02/2026), saat dikonfirmasi mengenai tindak lanjut penanganan dugaan keracunan MBG di wilayahnya.
Penghentian ini bukan tanpa alasan, melainkan sebagai langkah antisipatif sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium dan penyelidikan lebih lanjut. Hal ini penting untuk memastikan keamanan dan kelayakan setiap hidangan yang disajikan kepada para peserta didik.
Seluruh proses pengolahan makanan seharusnya dilakukan secara mandiri di fasilitas SPPG atau dapur penyedia menu MBG yang telah ditetapkan. Meskipun makanan utama dinilai dalam kondisi baik, evakuasi tetap dilakukan di SPPG Kecamatan Waru untuk menelusuri akar permasalahan.
Sebelumnya, sebanyak 25 peserta didik harus mendapatkan penanganan medis di Puskesmas Waru akibat gejala sakit perut, muntah-muntah, bahkan sesak napas. Gejala ini diduga muncul setelah mereka mengonsumsi sejumlah menu MBG, termasuk puding, pada Rabu (11/2/2026).
Indikasi awal mengarah pada menu makanan tambahan yang diduga diambil dari luar, sebagai penyebab gangguan pencernaan yang dialami oleh para penerima manfaat Program MBG tersebut. Hal ini tentu menjadi perhatian serius mengingat aturan ketat dalam pengelolaan SPPG.
"Sesuai aturan pengelolaan SPPG tidak diperbolehkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam penyediaan makanan, " ujar Wabup Abdul Waris Muin, menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara sendiri telah bergerak cepat dengan melakukan koordinasi internal untuk mengevaluasi tata kelola dan standar operasional. Langkah ini juga mencakup kajian kemungkinan kompensasi bagi peserta didik yang terdampak, sembari menunggu perkembangan lebih lanjut dari proses penyelidikan.
Keberlanjutan operasional dapur penyedia menu MBG di Kecamatan Waru sangat bergantung pada hasil penyelidikan kepolisian setempat. Penyelidikan ini akan menentukan apakah ada unsur kesengajaan atau kelalaian dari pihak pengelola SPPG.
Hingga kini, hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan masih menjadi kunci untuk memastikan penyebab pasti dari kejadian yang meresahkan ini. Wabup Abdul Waris Muin menegaskan bahwa sanksi tegas, termasuk kemungkinan penutupan operasional, dapat dijatuhkan kepada SPPG di Kecamatan Waru apabila terbukti ada unsur kesengajaan atau kelalaian dari pihak pengelola. (PERS)
